Salah satu pendorong utama datangnya penjajah silih berganti ke Indonesia adalah karena negeri ini sangat kaya dengan hasil bumi berupa rempah-rempah. Indonesia yang kaya raya ini dikeruk terus menerus oleh imperialis-kapitalis Belanda. Keuntungan mengalir dengan derasnya. Rakyat Indonesia tetap miskin. Kondisi ini sangat membuat gelisah para importir Belanda, yang banyak memasukkan ke Indonesia hasil-hasil industri dari Belanda.
Akibat dari kondisi rakyat Indonesia yang miskin, sehingga daya beli sangat rendah, maka mereka tidak dapat menjual barang dagangannya. Sementara saat itu perindustrian di Belanda berkembang dengan pesat, sehingga mereka tentu berharap bahwa bangsa Indonesia yang penduduknya sangat banyak juga memiliki daya beli yang tinggi, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil penjualan perdagangan mereka. Di satu sisi kelompok eksportir tetap mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil perdagangan bahan-bahan mentah seperti gula, meskipun pada tahun 1895 timbul krisis gula sehingga kaum eksportir mendapat tamparan yang hebat sekali.
Kondisi di atas menjadi bahan pertimbangan oleh para importer industri untuk kembali ke masa jayanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak ada jalan lain selain memperbaiki dan memperkuat ekonomi rakyat Indonesia yang sudah hancur. Hal-hal inilah yang menibulkan ide lahirnya “politik etis” dan secara resmi dikemukakan pada tahun 1901. Nama lain dari politik etis adalah “politik asosiasi” yang bertujuan memberi kebahagiaan kepada bangsa Indonesia yang meliputi pendidikan, pengairan (irigasi) dan perpindahan penduduk (emigrasi), meskipun sebenarnya latar belakang lahirnya poltik etis ini adalah untuk kepentingan kaum importer dan kaum industri kaum kapitaslis Belanda.
Dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia dikemukakan oleh para sejarawan bahwa abad XX merupakan abad terpenting, karena pada abad inilah terjadi perubahan kebijakan yang paling mendasar. Kebijakan tersebut tentu memilki tujuan baru, yaitu dengan mengurangi eksploitasi bagi bangsa Indonesia dan tidak lagi dijadikan alasan utama dalam penjajahan.
Begitu pentingnya perubahan tersebut, sehingga sebagian sejarawan mengatakan bahwa orang tidak akan memahami sejarah Indonesia pada awal abad XX tanpa mengacu kepada kebijakan politk etis. Sejarawan moderen Indonesia M.C. Ricklefs mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan politik etis Belanda saat itu lebih banyak bersifat janji dari pada pelaksanaan dan fakta-fakta penting tentang eksploitasi dan penaklukan sesungguhnya tidak berubah, tetapi ini tidak mengurangi arti penting zaman penjajahan baru ini. Langkah Belanda tersebut dianggap sebagai bahasa yang indah untuk menenangkan bangsa Indonesia, tetapi sesungguhnya oleh sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa, sebenarnya hal ini bahkan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru bagi bangsa Indonesia.
Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa motivasi lahirnya politik etis dalam versi yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Dikemukakan bahwa lahirnya konsep politik etis bermula dari tulisan C.Th.Van Deventer dalam majalah De Gits terbitan bulan Agustus tahun 1899 yang berjudul “Een Ereschuld” (Hutang Budi). Van Deventer menyebutkan bahwa penderitaan dan kemunduran ekonomi yang terjadi di antara penduduk pribumi disebabkan oleh eksploitasi kapitalisme Belanda yang gagal dalam mengangkat kesejahteraan penduduk. Ada satu versi yang tak kalah menarik untuk dikemukakan pada makalah ini terakit dengan kepentingan kaum imperealis memperlakukan politik etis sebagaimana diuaraikan Deliar Noer, berbagai faktor telah menyebabkan diambilnya politik baru ini. Banyak wilayah Indonesia terutama di luar Jawa baru saja diduduki, ataupun baru dalam proses untuk diduduki atau dijajah. Dan oleh sebab itu suatu poltik baru diperlukan untuk menentramkan keadaan.
Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan asing lain yang mempunyai kepentingan di Timur Jauh, Poltik Etis dapat merupakan benteng kemungkinan penetrasi pengaruh mereka di Indonesia, kalaupun tidak dapat dikatakan merupakan benteng terhadap keinginan mereka untuk juga memerintah di wilayah ini. Dalam hal ini, naiknya Jepang sebagai suatu kekuatan penting di bagian belahan dunia ini, merupakan tekanan yang tidak langsung terhadap negeri Belanda agar memulai Politik Etis. Dari versi sejarah lahirnya Politk Etis oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia menunjukkan bahwa Politik Etis sesungguhnya hanya semacam bujukan manis bagi rakyat Indonesia, agar mereka tidak memunculkan perlawanan terhadap penjajah, sehingga apabila ada panjajah baru yang mau masuk ke Indonesia, diharapkan agar rakyat Indonesia dapat membela keberadaan kaum kolonialis karena dianggap telah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui Politik Etisnya.
Hal di atas diperkuat pula pidato yang disampaikan Ratu Wilhelmina di depan sidang parlemen Belanda pada tahun 1902 yang menekankan adanya kewajiban moral bangsa Belanda untuk meningkatkan harkat dan martabat penduduk pribumi di tanah jajahannya. Menyikapi pidato sang Ratu, maka langkah nyata kemudian segera dilakukan dengan membentuk Commisie van Mindere Welvaart (Komisi Penyelidik Kemerosotan Kesejahteraan) yang menyerahkan laporannya kepada Belanda ahun 1905. Laporan tersebut didasarkan pada hasil penelitian di seluruh wilayah taklukan Belanda. Dengan demikian, dari hasil penelitian tersebut, maka draft tentang politik etis dengan tiga program yang dikenal dengan sebutan “Trilogi Van Devender” atau “Trias Etika” yang berisi pendidikan, irigasi,dan emigrasi rakyat jajahan pun diuapayakan. Sehingga terjadi keuntungan timbal balik antara Belanda dengan Indonesia. Bahasa kamuplase yang didengung-dengungkan oleh kaum penjajah saat itu adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
2. Politik Etis dan Tujuannya.
Belanda adalah bangsa yang sangat licik dalam melakukan penjajahan terhadap bangsa jajahannya. Belanda sangat terkenal dengan politk adu domba yang juga pernah diterapkan dalam memecah belah bangsa Indonesia. Salah satu stategi licik yang juga pernah diterapkan terhadap bangsa Indonesia adalah politk etis dengan propaganda untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Satu hal menarik dan menjadi kesimpulan para sejarawan setelah mengamati beberapa negara jajahan Belanda, kemudian dibandingkan dengan jajahan negara lain seperti Inggris, tampak bahwa negara-negara jajahan Belanda jauh lebih terkebelakang dibanding dengan negara-negara jajahan Inggris.
Dari analisis ini menunjukkan bahwa Belanda dalam memperlakukan negara jajahannya lebih mementingkan kepentingan bangsanya. Mereka betul-betul memeras jajahannya, meminjam istilah yang dipaki oleh Djumhur dan Danasuparta, Indonesia yang kaya-raya ini dikeruk oleh kaum imprealis-kapitalis Belanda. Keuntungan mengalir dengan derasnya ke negeri Belanda. Perut-perut Belanda makin gendut, tetapi perut-perut rakyat Indonesia semuanya kempis, laksana pura yang tidak berisi. Sejarah mencatat bahwa sejahat-jahatnya bangsa Belanda sebagai penjajah bangsa Indonesia, namun ada juga di antara meraka yang masih memiliki perasaan kemanusiaan meskipun mereka adalah bagian dari penjajah.
Diantara orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah Douwes Dekker, yang kemudian diteruskan oleh orang-orang ahli politik Belanda yang dengan kemauan baik memperlihatkan sungguh-sungguh hasratnya terhadap bangsa Indonesia yang minta perbaikan nasib dan kedudukannya sebagai bangsa, mereka disebut sebagai orang-orang yang memperjuangkan “aliran etika.” Istilah etika mula-mula diambil dari bahasa Belanda “ethisch” dan mula-mula berarti ajaran yang bersendikan ketinggian jiwa manusia. Aspek-apsek yang menjadi sasaran perbaikan kaum kolonialis adalah bidang pendidikan. Sebenarnya sebelum tahun 1901 pemerintah Kolonial telah mendirikan beberapa sekolah untuk penduduk Bumiputra, untuk menyediakan tenaga pengajar.
Pada tahun 1875 di Bandung didirikan sebuah sekolah guru, sebelumnya pada tahun 1851 di Batavia didirikan sekolah Dokter Jawa 12 dan untuk memajukan pembelajaran bagi golongan Bumiputra, dididirikan dua macam Sekolah Dasar. Bagi rakyat banyak disedikan sekolah kelas II yang mempersiapkan calon pegawai rendah di bidang administrasi, sedangkan bagi anak-anak golongan menak (bangsawan) yang mungkin akan bekerja di bidang pamongprajaan disediakan sekolah kelas I. Setelah tahun 1901 pasca diberlakukannya politik etis, jumlah sekolahpun semakin bertambah.
Hal ini sejalan dengan tuntutan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dari Barat yang ruang geraknya semakin luas. Mereka tidak hanya bergerak di bidang perkebunan, tetapi juga telah bergerak di bidang lain seperti pertambangan minyak. Modal asing yang ditanam di Indonesia bukan hanya oleh orang Belanda, tetapi negera barat lainnya seperti Inggris, yang kesemuanya membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan terdidik. Beberapa sekolah yang telah didirikan pemerintah kolonial antara lain:
- Tahun 1906 Koning Willem III School, (Sekolah Tehnik) di Batavia, yang mempersipkan tenaga ahli bangunan di jalan.
- Tahun 1909 Recht School (Sekolah Kehakiman) di Batavia yang menyelenggarakan pendidikan untuk tenaga ahli hukum dan jaksa.
- Tahun 1912 Cultuurschool (Sekolah Pertanian), mula-mula berkedudukan di Bogor, kemudian dipindahkan ke Sukabumi untuk mempersiapkan tenaga ahli di bidang pertanian
- Tahun 1912 Landbouwschool (Sekolah Pertanian) yang didirikan di Priangan Selatan di Soreang, dengan menyelenggarakan kursus-kursus pertanian untuk orang-orang dewasa di Soreang dan beberapa tempat lain di sekitarnya.
- Tahun 1913 Middelbare Landbouwschool (Sekolah Pertanian Menengah) di Bogor yang mempersiapkan tenaga pimpinan pertanian rakyat dan perkebunan Tahun 1914 Sekolah Dokter hewan di Bogor.
- Tahun 1914 Bestuurschool (Sekolah Pamongpraja) di Batavia yang merupakan penyempurnaan dari sekolah untuk calon pegawai pamongpraja yang mulai berdiri tahun 1878.
Sekolah tersebut terutama diperuntukkan bagi anak para bupati Satu hal yang menarik bahwa semua sekolah yang disebutkan di atas, terletak di wilayah Jawa Barat, karena Bataviapun saat itu masuk wilayah Jawa Barat. Diduga kuat bahwa salah satu alasan menempatkan sekolah-sekolah tersebut di daerah Jawa Barat karena memang Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang menempati posisi penting sebagai tempat beroperasinya perusahaan swasta.
Sekolah-sekolah yang didirikan kolonial telah melahirkan tokoh-tokoh pemuda Indonesia saat itu, seperti Mohammad Hatta, Sjahrir, keduanya merupakan eksponen-eksponen, yakni sejenis manusia Indonesia baru (termasuk orang jawa juga) yang tumbuh antara tahun 1900 dan 1950, oleh Suwarsih Djojopoespito demikian juga Kartini dari Jepara, Wanda Maramis, S.K. Tirmurti, Maria Ulfa atau kakak beradik Soewarni-Soewarsih, Darsono dan Muso,mereka adalah hasil sekolah-sekolah Barat yang didirikan oleh politk etis Belanda rintisan van Devender. Mohammad Hatta dan Sjahrir oleh sebagian orang pribumi memberi gelar kebelanda-belandaan, namun demikian dengan didikan yang moderen terhadap pemuda-pemuda Indonesia saat itu, sehingga mereka dapat melakukan diplomasi - diplomasi yang bertaraf internasional.
Secara tidak sengaja, tetapi alamiah pencerdasan suatu generasi muda pribumi dalam paradigma humanisme Barat di waktu itu telah membuahkan calon-calon perintis kemerdekaan seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir, Dewantoro, hal ini pulahlah yang dikhawatirkan kaum penjajah sebelumnya dan terbukti kemudian, mereka menjadi pemikir, perintis untuk membentuk negara yang merdeka. Jadi, secara bahasa, politik etik ini memang bermaksud baik untuk sebuah perbaikan nasib dan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Salah seorang yang beraliran etika saat itu adalah Baron Van Hoevell, seorang pendeta Nasrani Protestan, yang secara berapi-api membela kebenaran dan meminta perbaikan nasib Indonesia di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Namun demikian di kalangan pemerintah kolonial Belanda yang tidak dapat membantah kebenaran politik etika ini menerimanya dengan tidak ikhlas, tetapi diselaraskan dengan sistem pendidikan.
Setelah diuraikan dampak positif atas kebijakan politik etis,oleh pemerintah kolonial, maka untuk melengkapi imformasi tentang politik etis berikut akan diuraikan pula kegagalan dari politik etis. Karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa motivasi politik etis bermacam-macam, demikian pula sebagian sejarawan mengatakan bahwa politik etis telah gagal mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera seperti yang dijanjikan oleh politik etis. Usaha politk etis yang meliputi aspek pendidikan, namun disesalkan diselipi dengan missi-missi kristenisasi., mereka menjalangkan tugas untuk membantu mempertinggi kehidupan rakyat di samping usahanya memencarkan ajaran agamanya. Sejak tahun1909 kegiatan missi Kristen semakin luas terutama dalam bidang pendidikan, dimana sekolah-sekolah missi mendapat pengakuan pemerintah dan sering pula mendapat bantuan.
Untuk menjalangkan prinsip-prinsip Kristen dan pemerintahan seperti “Surat Edaran Mingguan” dan “Surat Edaran Pasar” yang melarang segala kegiatan pada hari Minggu. Perlakuan seperti sudah barang tentu mendapat perlawanan dari umat Islam yang dipelopori oleh Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah, klinik, dan rumah yatim piatu. Persoalan lain muncul akibat dari politk etis adalah perkembangan yang pesat di bidang industri agraris, pertambangan dan pengangkutan telah dimungkinkan oleh keamanan. Tanah dan tenaga yang murah merupakan kondisi yang menguntungkan bagi modal Belanda dan modal internasional untuk membuka berbagai perusahaannya.
Hasil kemajuan ekonomi tersebut tidak menimbulkan pertumbuhan sosial. Pada penduduk tidak ada pertumbuhan modal dan penabungan karena tingkat kehidupannya tetap rendah. Bahkan masalah baru muncul yaitu rakyat semakin tergantung pada pengusaha dan pemilik modal sebagai penyewa dan pembeli tenaganya. Jarak antara orang Barat dengan pribumi makin jauh, dalam bidang sosial,, ekonomi, dan politik, bahkan terjadi diskriminasi warna kulit. Contoh kasus yang lain adalah ketidakikhlasan kaum kolonial dalam menerima politik etis adalah, pekerjaan yang berkenaan dengan pengairan dilaksanakan, akan tetapi untuk melayani kebutuhan orang-orang kapitalis Belanda yang membutuhkan pengairan untuk perusahaan gula. Pemerintah Belanda memerintahkan membuat jalan itu ditujukan untuk mempermudah pengangkutan hasil perkebunan ke pelabuhan.
Contoh lain yang menunjukkan penipuan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia dalam kasus politik etis adalah, dalam bidang pendidikan, juga ditujukan pada kepentingan kemajuan perekonomian kaum imperealis Belanda, sebab dengan terbukanya terusan Suez dan alat teknik baru, perusahaan kepunyaan orang-orang kapitalis Belanda membutuhkan tenaga terpelajar bangsa Indonesia agar perekonomian di Indonesia jangan sampai ketinggalan dari negeri-negeri asing. Kaum kapitalis mempekerjakan pemuda-pemuda tamatan Sekolah Rendah dan Menengah bahkan luaran Sekolah Tinggi hanya sebagai juru tulis dengan gaji antara 10 dari 49 rupiah perbulannya. Yang diberi pendidikan dapat dihitung jari, sedang rakyat yang berjuta-juta jumlahnya dibiarkan bodoh, tidak diberi pendidikan, karena mereka takut kalau rakyat Indonesia jadi pintar, maka kedudukan mereka akan digoncang oleh rakyat Indonesia. Jadi pendek kata, segala sesuatu yang berupa kemajuan diarahkan pada kebutuhan orang-orang kapitalis sendiri.
Sumber:
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farid, Samsul. 2017. Sejarah Indonesia untuk SMA –MA/SMK Kelas XI. Bandung: Yrama Widya.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. C. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tim Penyusun. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve