Friday, May 18, 2018
){kind=link}
Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia, tetapi pada zaman Jepang banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang, sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang. Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang Sukarno bersedia bekerjasama dengan Jepang. Faktor penyebabnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sehingga Sukarno merupakan salah seorang tokoh pergerakan kebangsaan yang terkesan pada kehebatan Jepang, dan percaya bahwa Jepang akan memenangkan perang. Sementara, Moh. Hatta dan
Syahrir yang dikenal antifasisme, semestinya menentang Jepang. Namun, keduanya menyusun strategi yang saling melengkapi. Moh. Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun “gerakan bawah tanah” (gerakan rahasia). Syahrir bergerak di “bawah tanah” dan mendapat dukungan dari tokoh tokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo dan mantan anggota PNI Baru, Amir Syarifudin. Amir Syarifudin dikenal sebagai sosok yang bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifudin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini Amir Syarifudin telah menerima sejumlah uang dari seorang pejabat Belanda (Van der Plas), sebagai imbalan.
Amir Syarifudin sebagai anggota PKI terikat dengan kebijakan Commintern yang menjalankan doktrin Dimitrov yakni bekerja sama dengan kapitalis untuk menghambat Fasisme karena itu Amir mau bekerja sama dengan Belanda (Kapitalis).
Sedangkan terhadap umat Islam, Jepang berusaha sekuat tenaga untuk mendekatinya. Sebab, umat Islam dinilai secara mayoritas anti peradaban Barat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan besar dan mau membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu. Sukarno dan Moh. Hatta bergabung dalam mengambil sikap kooperatif dengan Jepang. Langkah tersebut diambil semata-mata demi tujuan yang lebih penting, yakni kemerdekaan. Bahkan kedua tokoh ini juga mengusulkan agar segera dibentuk organisasi politik, karena setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman Hindia Belanda dibubarkan.
1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan
a. Gerakan Tiga A
Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (Sedenbu) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh
lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan Tiga A juga dibentuk sub-seksi Islam yang disebut “Persiapan Persatuan Umat Islam”. Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal.
b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
“Gerakan Tiga A” dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerja sama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukardjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga
tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti Lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banzai (selamat datang) dengan bakero (bodoh). Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang.“Saudara tua” tidak seperti yang mereka janjikan. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai memojokkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Sukarno dan Moh. Hatta. Karena Sukarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942 Sukarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Moh. Hatta. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H.Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat syu, ken, dan gun. Putera juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguci, Iciro Yamasaki, dan Akiyama. Pada awal berdirinya Putera, cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia; Perkumpulan Pegawai Pos Menengah; Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio; serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfah Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Banteng dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua bergabung ke dalam Putera. Putera pun berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putera telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putera semakin meluas. Perkembangan Putera akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, Putera telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium juga oleh penguasa Jepang, maka pada tahun 1944 Putera dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini Bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat.
c. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin
(Masyumi)
Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan Sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah”. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke
Jakarta. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut.
1) Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat
Indonesia.
2) Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.
3) Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut:
1) pembangunan masjid Agung di Jakarta,
2) mendirikan universitas, dan
3) membentuk baitulmal.
Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga. MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir. Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut “Suara MIAI”. Keberhasilan program baitulmal, semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi konstribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapatmengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang
kegiatan perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang, di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangunsasmito. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusa. Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara seikerei (sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo) ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikerei, yakni Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka). Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa seikerei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam rukuk waktu sholat. Menurut orang Islam rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orangorang
Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan seikerei.
d. Jawa Hokokai
Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan
dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan darma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal:
1) mengorbankan diri,
2) mempertebal persaudaraan, dan
3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.
Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Sukarno dan Hasyim Asy’ari. Di tingkat
daerah (syu/shu) dipimpin oleh Syucokan/Shucokan dan seterusnya sampai daerah ku (desa) oleh Kuco (kepala desa/lurah), bahkan sampai gumi di bawah pimpinan Gumico. Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga (Gumi atau Tonarigumi). Tonarigumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing.
Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut:
1) melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah
Jepang
2) memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan
semangat persaudaraan, dan
3) memperkokoh pembelaan tanah air
Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik guru-guru) dan Isi Hokokai (wadah kebaktian para dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan). Di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang di tentukan.
Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga Golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatra berpendapat bahwa di Sumatra terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalau ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang.
Syahrir yang dikenal antifasisme, semestinya menentang Jepang. Namun, keduanya menyusun strategi yang saling melengkapi. Moh. Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun “gerakan bawah tanah” (gerakan rahasia). Syahrir bergerak di “bawah tanah” dan mendapat dukungan dari tokoh tokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo dan mantan anggota PNI Baru, Amir Syarifudin. Amir Syarifudin dikenal sebagai sosok yang bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifudin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini Amir Syarifudin telah menerima sejumlah uang dari seorang pejabat Belanda (Van der Plas), sebagai imbalan.
Amir Syarifudin sebagai anggota PKI terikat dengan kebijakan Commintern yang menjalankan doktrin Dimitrov yakni bekerja sama dengan kapitalis untuk menghambat Fasisme karena itu Amir mau bekerja sama dengan Belanda (Kapitalis).
Sedangkan terhadap umat Islam, Jepang berusaha sekuat tenaga untuk mendekatinya. Sebab, umat Islam dinilai secara mayoritas anti peradaban Barat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan besar dan mau membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu. Sukarno dan Moh. Hatta bergabung dalam mengambil sikap kooperatif dengan Jepang. Langkah tersebut diambil semata-mata demi tujuan yang lebih penting, yakni kemerdekaan. Bahkan kedua tokoh ini juga mengusulkan agar segera dibentuk organisasi politik, karena setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman Hindia Belanda dibubarkan.
1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan
a. Gerakan Tiga A
Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (Sedenbu) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh
lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan Tiga A juga dibentuk sub-seksi Islam yang disebut “Persiapan Persatuan Umat Islam”. Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal.
b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
“Gerakan Tiga A” dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerja sama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukardjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga
tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti Lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banzai (selamat datang) dengan bakero (bodoh). Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang.“Saudara tua” tidak seperti yang mereka janjikan. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai memojokkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Sukarno dan Moh. Hatta. Karena Sukarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942 Sukarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Moh. Hatta. Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H.Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat syu, ken, dan gun. Putera juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguci, Iciro Yamasaki, dan Akiyama. Pada awal berdirinya Putera, cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia; Perkumpulan Pegawai Pos Menengah; Pegawai Pos Telegraf Telepon dan Radio; serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfah Santoso. Dari kalangan pemuda terdapat sambutan dari organisasi Barisan Banteng dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua bergabung ke dalam Putera. Putera pun berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putera telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putera semakin meluas. Perkembangan Putera akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, Putera telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium juga oleh penguasa Jepang, maka pada tahun 1944 Putera dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini Bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat.
c. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin
(Masyumi)
Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan Sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat, dan tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah “berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah”. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya kemudian pindah ke
Jakarta. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut.
1) Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat
Indonesia.
2) Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.
3) Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut:
1) pembangunan masjid Agung di Jakarta,
2) mendirikan universitas, dan
3) membentuk baitulmal.
Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga. MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir. Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut “Suara MIAI”. Keberhasilan program baitulmal, semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi konstribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapatmengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang
kegiatan perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang, di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto Mangunsasmito. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusa. Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara seikerei (sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo) ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikerei, yakni Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka). Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa seikerei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam rukuk waktu sholat. Menurut orang Islam rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orangorang
Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan seikerei.
d. Jawa Hokokai
Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan
dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan darma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal:
1) mengorbankan diri,
2) mempertebal persaudaraan, dan
3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.
Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Sukarno dan Hasyim Asy’ari. Di tingkat
daerah (syu/shu) dipimpin oleh Syucokan/Shucokan dan seterusnya sampai daerah ku (desa) oleh Kuco (kepala desa/lurah), bahkan sampai gumi di bawah pimpinan Gumico. Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga (Gumi atau Tonarigumi). Tonarigumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing.
Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut:
1) melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah
Jepang
2) memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan
semangat persaudaraan, dan
3) memperkokoh pembelaan tanah air
Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik guru-guru) dan Isi Hokokai (wadah kebaktian para dokter). Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan). Di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokokai telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan memobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang di tentukan.
Organisasi Jawa Hokokai ini tidak berkembang di luar Jawa, sehingga Golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatra berpendapat bahwa di Sumatra terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalau ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang.
Penyusun: Runi Afrurida, S. Pd