Friday, February 2, 2024
Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966.
Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Kelahiran Indonesia setelah Kemerdekaan (1945-1950)
Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer.
Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat.
Selain itu, bangsa juga mengalami masa disintegrasi bangsa diantaranya ialah pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII, Andi Aziz, PKI, RMS, dan sebagainya.
Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda.
Di antaranya menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik.
Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat bahkan jumlahnya dapat dihitung. Salah satunya sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, Pabrik Baja Krakatau Steel, dan Bendungan Jatiluhur.
Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru.
Demokrasi Liberal (1950-1959)
Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik Demokrasi Liberal. Di tahun ini mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer.
Situasi politik pun dinilai belum stabil bahkan keamanan negara juga cukup terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera.
Di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh perdana menteri dan presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet.
Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan DPR. Di periode ini pun terjadi pergantian perdana menteri sebanyak delapan kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan.
Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara selama memerintah Indonesia.
Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUDS 1950. Akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi.
Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Periode 1959-1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil Dekrit Presiden 1959, yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan presiden sepenuhnya.
Selain itu, dalam isi dekrit dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUDS 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku.
Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet.
Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama.
Kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan.
Meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965.
Sistem Pemerintahan Orde Lama
Menurut buku Agama dan Bangsa Pembangunan dan Masalah-masalahnya oleh Sjafruddin, saat itu Soekarno sadar jika periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena banyak perbedaan ideologis di dalam kabinet.
Adapun solusi yang disampaikan oleh Soekarno adalah sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem tersebut berarti pengembalian kepada UUD 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter.
Dengan cara inilah, Soekarno mempunyai lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Namun, beberapa pihak militer yang tidak senang karena mendapat peran yang kecil di bidang politik sehingga mereka mendukung perubahan orientasi tersebut.
Dengan cara inilah, Soekarno mempunyai lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Namun, beberapa pihak militer yang tidak senang karena mendapat peran yang kecil di bidang politik sehingga mereka mendukung perubahan orientasi tersebut.
Tahun 1958, Soekarno menyatakan bahwa militer adalah sebuah kelompok fungsional, dimana mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan periode Demokrasi Terpimpin, bahkan peran tentara dalam politik menjadi lebih besar.
Tahun 1959, Soekarno memulai periode Demokrasi Terpimpin, kemudian membubarkan parlemen dan menggantinya menjadi parlemen baru. Di mana sebagian besar anggotanya ditunjuk langsung oleh Soekarno.
Saat itu, Soekarno menyadari bahwa kedudukannya akan berada dalam bahaya jika posisi militer terlalu kuat. Oleh karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan PKI untuk mengimbangi kekuatan militer tersebut.
Kemudian munculah filosofi Nasakom, sebuah akronim yang mencampurkan 3 buah ideologi penting masyarakat, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme pada tahun 1950 hingga 1960 awal.
Lalu pada tahun 1962-1966, Soekarno mengumumkan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia, termasuk Malaka, Singapura, dan Kalimantan yang sebelumnya dikuasai Inggris (Sarawak dan Sabah), sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk menghancurkan Malaysia.
Salah satu kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB. Pasalnya, kala itu PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota
Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang, Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi.
Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme.
Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya. Pada 23 Februari 1967 di Istana Negara, kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Supersemar Jenderal Soeharto.
Lewat Sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara.
Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan.
Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno.
sumber : https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/edukasi/20220629115824-574-814945/sejarah-singkat-orde-lama-di-bawah-pemerintahan-soekarno/amp
https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/sejarah-dan-sosial/memahami-sistem-pemerintahan-orde-lama-era-soekarno-21OlDgHXguS